NAMA KELOMPOK
- VINNY ASTERIA ( 2C214076)
- YOHANY CHYNTIA DWI A ( 2C214444 )
- UMAR ABDILLAH ( 2A214938 )
KELAS : 2EB07
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:
Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah
di Lembaga Keuangan Syariah Kota
Jambi
Illy Yanti & Habriyanto
Fakultas Syariah IAIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Abstrak:
Pertumbuhan lembaga keuangan
Islam mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain kehadiran
perbankan Islam atau syariah yang memeroleh respons sangat baik dari masyarakat,
asuransi syariah juga mendapat sambutan yang hangat. Sebagaimana dalam lembaga
keuangan umumnya, dalam perjalanannya terkadang terjadi permasalahan atau
sengketa antara institusi dan masyarakat. Artikel ini membahas tentang
penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terdapat di dua lembaga keuangan
syariah di Kota Jambi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jambi dan
Asuransi Takaful Cabang Jambi.
Kata Kunci: Bank
syariah, asuransi, litigasi, non-litigasi, negosiasi, mediasi, arbitrase.
Pendahuluan
Praktik bisnis Syariah di
Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam
yang menjadi sebahagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang
seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi
yang berdasarkan Syariah Islam pada awal tahun 1990-an. Sejarah perbankan
secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga
mei 2004 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara kuantitatif
jumlah bank Syariah pada tahun 1992 hanya satu bank umum Syariah, yaitu Bank
Muamalat Indonesia dan BPRS, tetapi saat ini ada beberapa bank umum Syariah
dengan 114 kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank Syariah. Pada tahun
2006 jumlah bank Syariah telah berkembang dua kali lipat dari jumlah dua tahun
yang lalu. Tren perbankan Syariah yang begitu cepat dengan memperoleh simpati
luas dari umat muslim dan juga dari non muslim. Perluasan kelembagaan perbankan
Syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi Syariah sebagai bentuk-bentuk
produk perbankan Syariah. Dan perbankan Syariah sebagai suatu lembaga dalam
perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan, serta
antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak
bank. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret
Tahun 2006 telah member amanat kepada lembaga peradilan Agama sebagai salah
satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima,
memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk
perkara perbankan dan ekonomi Syariah yang terjadi di Indonesia.
Sebelum tahun 1992, telah
didirikan beberapa badan usaha pembiayaan nonbank yang telah menerapkan konsep
bagi hasil (mudharabah) dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan
kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang
dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.
Apalagi dengan hadirnya peraturan perundangundangan yang terbaru yaitu
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan
angin segar bagi perkembangan industri perbankan Syariah di Indonesia. Artinya
munculnya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi pertumbuhan industri
perbankan Syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.
Faktor-faktor yang
Dilakukan terhadap Pembiayaan Bermasalah
Dalam hal ada pembiayaan bermasalah
pada perbankan Syariah, maka ada beberapa faktor-yang menyebabkan terjadi
kemacetan dalam pembiayaan tersebut. Analisa sebab kemacetan. Analisa sebab
sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal
berikut:
A.
Aspek internal
1)
Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
2)
Manajemen tidak baik atau kurang rapih
3)
Laporan keuangan tidak lengkap
4)
Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan
perencanaan
5)
Perencanaan yang kurang matang
6)
Dana yang diberikan tidak cukup menjalankan
usaha tersebut.
B.
Aspek Eksternal
1)
Aspek Pasar kurang mendukung
2)
Kemampuan daya beli masyarakat kurang
3)
Kebijakan pemerintah
4)
Pengaruh lain di luar usaha
5)
Kenakalan peminjam
Perkara Sengketa
Ekonomi Islam Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi
Pada tataran teoritis, agama
memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengolah
tujuan-tujuan hidupnya. Agama menyediakan cita-cita kebahagian dan, moralitas,
etos kerja, manajemen keadilan serta apa saja yang dibutuhkan manusia dalam
pergaulan dengan sesamanya dan seluruh unsur alam. Hanya saja, dalam tataran
realitasnya, agama seringkali diredusir oleh kepentingan subyektif manusia,
dihinakan oleh kebodohan manusia, dipersempit menjadi ritus dan simbol
formalistic, dan bankan diubah wajahnya menjadi faktor sejarah yang di anggap
mereporkan. Bagi muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek
kehidupan, sejalan dengan perintah, “Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke
dalam Islam secara keseluruhan….. “ (Qs Al Baqarah 208).
Dengan demikian, tidak seperti
sekularisme, Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan ekonomi
ataupun aspek kehidupan yang lainnnya. Lingkup “ekonomi syari’ah” sangat luas.
Pada perbincangan tentang ekonomi syari’ah akan terdapat di dalamnya
permasalahan tanggung jawab sosial terhadap peningkatan ekonomi umat melalui
berfungsinya lembaga zakat, wakaf dan kegiatan-kegiatan ekonomi syari’ah
lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat. Sementara itu “bisnis
syari’ah” lebih ditujukan kepada kegiatan yang berkaitan dengan perniagaan atau
kegiatan niaga yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan prinsip
syari’ah.
Semakin berkembangnya kegiatan
ekonomi syari’ah terutama di bidang keuangan dan perbankan syariah, akhir-akhir
ini, mengajak kita terutama para pakar, praktisi dan hakim Pengadilan Agama
untuk mempersiapkan jika terjadi persengkataan baik sesama muslim maupun antara
muslim dengan non muslim terkait dengan transaksi di bidang ekonomi dan
keuangan syari’ah, seiring dengan amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang kewenangannya diperluas selain perkara perkawinan,
waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaqdan sadaqah, termasuk juga bidang
ekonomi Syari’ah.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
tentang amandemen atas Undang-Undang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
memperluas kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi
orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan,waris, wasiat,
hibah, waqaf, zakat, infaq dan sadaqah. Berdasarkan UndangUndang Nomor 3tahun
2006 pasal 49, huruf i, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang
Ekonomi Syari’ah. Dengan kewenangan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan
memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara
Ekonomi Syari’ah.
Sengketa dalam operasional
perbankan syariah tentunya bisa saja terjadi mengingat segala sesuatu kegiatan
operasional perbankan syariah terikat dengan segala peraturan dan akad yang
harus di taati dan dipatuhi oleh pihak yang melakukan kegiatan investasi dan
transaksi keuangan. Tentunya jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah
satu pihak yang mengikat perjanjian dan akad akan diberikan sanksi berdasarkan
peraturan yang berlaku. Akan tetapi penyelesaikan dari sengeketa tersebut bisa
saja diselesaikan dengan jalan kekeluarga (atbitrase) atau melalui pengadilan
hukum perdata. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri yang di
wakili oleh Bapak Imam Fanzuri menjelaskan bahwa kasus sengketa yang terjadi di
bank syariah mandiri berkaitan dengan wanprestasi dimana nasabah tidak mampu
mengembalikan tagihan bank syariah mandiri seperti kasus pada tahun 2008
beberapa KUD tidak bisa mengembalikan tagihan akibat turunnya harga sawit dan
karet. Sengketa tersebut di selesaikan dengan jalan mediasi . Sedangkan jalur
litigasi (peradilan) baru tahap pengajuan somasi lewat pengadilan dan
pengadilan mengeluarkan somasi dengan memanggil pihak-pihak terkait. Jalur ini
baru tahap proses belum putusan pengadilan. Jadi secara umum sengketa di bank
syariah mandiri cabang Jambi hanya sebatas wanprestasi saja dan penyelesaian
dilakukan dengan jalan mediasi.
Perkara Sengketa
Ekonomi Islam Pada Asuransi Takaful Cabang Jambi
Berdasarkan wawancara dengan
pihak Asuransi Takaful Cabang Jambi, yang di wakili oleh Ibu Laila SH.,
menjelaskan bahwa kasus sengketa yang terjadi di Asuransi Takaful berkaitan
dengan klaim asuransi dimana nasabah tidak menjalankan isi akad yang dibuat
dalam polis, seperti yang terjadi pada anggota DPR Tanjung Jabung Timur, yang
menyalahi dalam mengcover premi yang telah dibayarkan, seperti dalam asuransi
kesehatan rawat inap mereka meminta pelayanan super VIP tetapi premi, yang dibayar
lebih kecil dari apa yang seharusnya mereka diterima. Kenyataan dilapangan
bahwa nasabah mengklaim asuransi takaful tidak memberikan fasilitas yang
seharusnya mereka terima. Dalam hal ini terkadang pihak nasabah yang tidak
memahami akad yang ada menyampaikan rasa tidak senang terhadap manfaat yang
diberikan oleh asuransi Takaful. Dan mereka mempertanyakan bahkan ada yang
sampai membawa kasus ini lewat pengadilan Negeri. Diantara kasus-kasus yang
terjadi dapat diselesaikan dengan cara negosiasi pada asuransi Takaful. Dan
tidak ada yang melewati sampai pada jalur arbitrase.
PENUTUP
Pada penjelasan diatas telah kita bahas hal-hal yang
berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga
dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa selain
melalui sistem peradilan juga telah dikenal dan diakui, yaitu arbitrase.
Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan,
diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang
merupakan “hakim swasta”. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki arbitrase, diantaranya
adalah:
Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin karena proses
penyelesaian secara tertutup sehingga tidak bisa diakses oleh media massa
(pihak luar).
Terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal
prosedural dan administratif dengan kata lain proses lebih cepat, jadwal dapat
ditetapkan sesuai kepakatan para pihak.
Para pihak dapat memilih arbiter (hakim swasta) yang dinggap
sangat berkompeten berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta memiliki latar
belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta memiliki
personalia yang jujur dan adil.
Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian
masalahnya, para pihak juga dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase.
Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak
melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Selain itu, dengan menggunakan alternatif penyelesaian
sengketa (arbitrase) tidak terlalu formal dan jangka waktu penanganan perkara
atau sengketa hingga penyelesaiannya, yang relatif lebih cepat jika dibanding
dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.
SUMBER :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar