PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP
KOPERASI
A. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan
dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan
kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992
ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan
usahanya sendiri dan dapat juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti
perusahaan swasta maupun perusahaan negara.
Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai
sumber, yaitu sebagai berikut :
1.
Definisi
Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )
Definisi koperasi
yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai
berikut:
“Cooperative defined as
an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined
together to achieve a common economic end thorough the formation of a
democratically controlled business organization, making equitable contribution
to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.
Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung
koperasi sebagai berikut :
·
Koperasi
adalah perkumpulan orang – orang ( Association
of persons ).
·
Penggabungan
orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).
·
Terdapat
tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to
achieve a common economic end ).
·
Koperasi
yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan
dikendalikan secara demokratis ( formation
of a democratically controlled business organization )
·
Terdapat
kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )
·
Anggota
koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking
).
2.
Definisi
Koperasi Menurut Chaniago
Drs. Arifinal Chaniago
(1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi,
“Koperasi adalah suatu perkumpulan
yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai
anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan
jasmaniah para anggotanya”.
3.
Definisi
Koperasi Menurut Dooren
Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang
diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana
koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan
hukum.
4.
Definisi
Koperasi Menurut Hatta
Menurut Hatta, untuk
disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas
tersebut adalah :
·
Tidak
Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu
·
Harga
barang harus sama dengan harga pasar setempat
·
Ukuran
harus benar dan dijamin
·
Jual
beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli
diluar
kemampuannya.
5.
Definisi
Koperasi Menurut Munkner
Munkner mendefinisikan
koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan
konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti
yang dikandung gotong – royong.
6.
Definisi
Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992
Undang – undang No.
25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang
atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.
Perbedaan dari ke enam definisi koperasi tersebut adalah:
Ø Menurut ILO: terdapat tujuan ekonomi
yang ingin dicapai, Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan
dikendalikan secara demokratis, Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal
yang dibutuhkan, Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.
Ø Menurut Chaniago: orang - orang atau
badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota.
Ø Menurut Dooren: selain kumpulan
orang-orang, Koperasi juga adalah kumpulan Badan-badan Hukum.
Ø Menurut Bapak Moh. Hatta: berasas pada
jiwa tolong menolong antar sesama anggota.
Ø Menurut Munkner: koperasi haya untuk
tujuan ekonomi, bukan untuk kegiatan sosial.
Ø Menurut UU No.25 / 1992: Berasaskan
pada jiwa kekeluargaan dan ekonomi rakyat.
B. Prinsip-Prinsip Koperasi
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang
merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.
Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance
(Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah
• Keanggotaan
yang bersifat terbuka dan sukarela
• Pengelolaan
yang demokratis,
• Partisipasi
anggota dalam ekonomi,
• Kebebasan dan
otonomi,
• Pengembangan
pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
• Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan
dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU
dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian
balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan
perkoperasian
• Kerjasama
antar koperasi
Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:
• Modal terdiri
dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)
1. Prinsip
Koperasi menurut Munker
Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai
berikut.
Keanggotaan
bersifat sukarela
Keanggotaan
terbuka
Pengembangan
anggota
Identitas
sebagai pemilik dan pelanggan
Manajemen dan
pengawasan dilakukan secara demokratis
Koperasi
sebagai kumpulan orang-orang
Modal yang
berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
Efisiensi
ekonomi dari perusahaan koperasi
Perkumpulan
dengan sukarela
Kebebasan
dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
Pendistribusian
yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
Pendidikan
anggota
2. Prinsip
Koperasi menurut Rochdale
Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale,
Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun
unsur-unsurnya sebagai berikut.
• Pengawasan
secara demokratis
• Keanggotaan
yang terbuka
• Bunga atas
modal dibatasi
• Pembagian
sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.
• Penjualan
sepenuhnya dengan tunai
• Barang yang
dijual harus asli dan tidak dipalsukan
• Menyelenggarakan
pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi
• Netral
terhadap politik dan agama
3. Prinsip
Koperasi menurut Raiffeisen
Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) , dari
Jerman , prinsip koperasi adalah sebagai berikut.
Swadaya
Daerah kerja
terbatas
SHU untuk
cadangan
Tanggung
jawab anggota tidak terbatas
Pengurus
bekerja atas dasar kesukarelaan
Usaha hanya
kepada anggota
Keanggotaan
atas dasar watak, bukan uang
4. Prinsip
Koperasi menurut Herman Schulze
Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah
sebagai berikut.
• Swadaya
• Daerah kerja
tak terbatas
• SHU untuk
cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
• Tanggung
jawab anggota terbatas
• Pengurus
bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak
terbatas tidak hanya untuk anggota
5. Prinsip
Koperasi menurut ICA ( International Cooperative Alliance)
ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan
koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan
prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.
Keanggotaan
koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
Kepemimpinan
yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
Modal
menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada
SHU dibagi menjadi 3:
Sebagian
untuk cadangan
Sebagian
untuk masyarakat
Sebagian
untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya
Semua
koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
Gerakan
koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional,
nasional, maupun internasional
6. Prinsip
Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967
Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967
adalah sebagai berikut.
Sifat
keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI
Rapat anggota
merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
Pembagian SHU
diatur menurut jasa masing-masing anggota
Adanya
pembatasan bunga atas modal
Mengembangkan
kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
Usaha dan
ketatalaksanaannya bersifat terbuka
Swadaya,
swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri
sendiri
7. Prinsip
Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992
Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah
sebagai berikut.
o Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka
o Pengelolaan
dilakukan secara demokrasi
o Pembagian SHU
dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing
o Pemberian
batas jas yang terbatas terhadap modal
o Kemandirian
o Pendidikan
perkoperasian
o Kerja sama
antar koperasi
Prinsip – prinsip Koperasi di Indonesia
- Menurut UU No.12
tahun 1967
Terdapat 4 undang-undang menyangkut perkoperasian yaitu:
UU No.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi
UU No.14 Tahun 1965
UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian
UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar